rakhmatichsan

Saat mengajukan perizinan berusaha melalui sistem OSS (Online Single Submission), pelaku usaha akan diminta mengisi Sumber Pembiayaan. Isian ini sering dianggap formalitas, padahal memiliki peran penting dalam proses perizinan dan pengawasan usaha. Pengertian Sumber Pembiayaan Sumber Pembiayaan adalah asal dana yang digunakan untuk melakukan investasi sesuai dengan kegiatan usaha yang diajukan dalam OSS. Informasi ini … Apa Itu Sumber Pembiayaan pada Isian Data di Sistem OSS?

Penggunaan bahan kimia berbahaya dan beracun (B3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai kegiatan industri. Namun, jika tidak dikelola secara tepat, B3 berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, keselamatan kerja, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan setiap pelaku usaha industri yang menggunakan B3 untuk memiliki izin resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa … Cara Memperoleh Izin Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya (B3) untuk Usaha Industri

Dalam ekosistem logistik dan perdagangan di Indonesia, gudang memiliki peran krusial sebagai tempat penyimpanan barang sebelum didistribusikan ke konsumen. Namun, setiap pemilik usaha wajib memahami bahwa operasional gudang tidak hanya soal fisik bangunan, tetapi juga legalitas. Bukti resmi legalitas tersebut dikenal dengan Tanda Daftar Gudang (TDG). Apa Itu Tanda Daftar Gudang (TDG)? Berdasarkan PP Nomor … Klasifikasi Gudang dan Prosedur Mengurus TDG

Apa Itu Fintech Lending? Fintech lending atau yang secara resmi dikenal sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah layanan keuangan digital yang mempertemukan pemberi dana (lender) dan penerima dana (borrower) melalui sistem elektronik. Dalam skema ini, proses pinjam-meminjam dilakukan tanpa melalui perantara bank konvensional, sehingga lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. … Badan Usaha yang Cocok untuk Bisnis Fintech Lending

Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) saja belum selalu cukup. Banyak pelaku usaha beranggapan bahwa setelah NIB terbit, kegiatan usaha sudah bisa berjalan sepenuhnya. Padahal, pada tahap operasional dan komersial, terdapat kewajiban tambahan yang sering terlewat, yaitu PB UMKU (Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha). PB UMKU menjadi … Kapan Pelaku Usaha Harus Mengurus PB UMKU?

Pemerintah Indonesia secara resmi menerbitkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 melalui Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025. Regulasi ini sekaligus menggantikan KBLI 2020 dan menjadi acuan terbaru dalam pengelompokan kegiatan usaha di Indonesia. KBLI bukan sekadar daftar kode usaha. Dalam praktiknya, KBLI menjadi fondasi utama perizinan berusaha, khususnya pada sistem … KBLI 2025 Telah Terbit: Apa Saja yang Harus Diketahui Pelaku Usaha?

Angkutan umum merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk memastikan layanan angkutan berjalan aman, tertib, dan sesuai standar, pemerintah menetapkan kewajiban perizinan bagi setiap pelaku usaha angkutan umum. Seiring perkembangan kebijakan perizinan berusaha, sistem perizinan angkutan umum kini terintegrasi melalui Online Single Submission berbasis Risiko (OSS-RBA). … Perizinan Berusaha Bagi Usaha Angkutan Umum di Indonesia

Dalam praktik perizinan berusaha, tidak sedikit pelaku usaha yang menjalankan lebih dari satu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam satu Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini kerap menimbulkan pertanyaan: apakah setiap KBLI harus memiliki dokumen persetujuan lingkungan tersendiri? Jawabannya, tidak selalu. Dasar Hukum Penggunaan Satu Dokumen Lingkungan Berdasarkan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Pemerintah … Bisakah Bisnis dengan Beberapa KBLI Hanya Memiliki Satu Persetujuan Lingkungan? Begini Penjelasannya

Dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, kepatuhan terhadap aspek lingkungan bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga syarat hukum. Salah satu ketentuan penting yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Lingkungan merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki sebelum pelaku usaha dapat memperoleh Perizinan Berusaha melalui sistem OSS. Dokumen ini menjadi dasar penilaian apakah … Jenis-Jenis Persetujuan Lingkungan: Mana yang Wajib untuk Usaha Anda?

Dalam kegiatan perdagangan dan distribusi barang, peran jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding sangatlah penting. Untuk menjalankan kegiatan tersebut secara legal di Indonesia, perusahaan wajib memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT). Izin ini menjadi dasar hukum bagi perusahaan dalam menyelenggarakan jasa pengiriman dan penerimaan barang lintas moda transportasi. Pengertian SIUJPT SIUJPT (Surat Izin … Mengenal Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)

Indonesia terus mendorong pertumbuhan investasi melalui berbagai insentif fiskal, salah satunya adalah fasilitas pembebasan pajak atau Tax Holiday. Kebijakan ini ditujukan untuk menarik investor baru, khususnya pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Apa Itu Fasilitas Pembebasan Pajak (Tax Holiday)? Secara sederhana, Tax Holiday adalah insentif pajak berupa pembebasan atau pengurangan Pajak … Memahami Fasilitas Pembebasan Pajak (Tax Holiday) bagi Investor Baru di Indonesia

Dalam ekosistem perizinan berusaha di Indonesia, setiap pelaku usaha diwajibkan memenuhi ketentuan sesuai tingkat risiko usahanya. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA), mekanisme perizinan berubah menjadi lebih sederhana namun tetap memastikan keamanan, keselamatan, dan kepatuhan teknis bagi setiap jenis kegiatan usaha. Salah satu instrumen penting … Usaha-Usaha Ini Wajib Miliki Sertifikat Standar

Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih ramah bagi investor asing. Melalui Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 5 Tahun 2025, pemerintah memperkenalkan perubahan penting dalam ketentuan modal minimum bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Salah satu poin utama dalam regulasi ini adalah penurunan ketentuan modal disetor minimum bagi PMA. Jika … Ketentuan Penurunan Modal Disetor Minimum PMA dalam Perka BKPM 5/2025

Olahraga Padel tengah menjadi tren global. Dikenal sebagai kombinasi antara tenis dan squash, padel kini populer di berbagai kalangan — mulai dari selebriti, influencer, hingga atlet profesional. Di Indonesia, lapangan padel mulai bermunculan di berbagai kota besar, dari kompleks hunian modern hingga resort mewah. Popularitasnya tak hanya karena seru dan mudah dimainkan, tapi juga karena … Ingin Buka Lapangan Padel? Jangan Lupa Urus Perizinan Usahanya

Melalui Surat No. 218/A.10/B.3/2025 , Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mengimbau seluruh pimpinan perusahaan, baik PMDN maupun PMA, untuk segera mempersiapkan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode Triwulan III Tahun 2025 (Juli–September 2025). Kewajiban ini berlaku bagi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang tergolong dalam kategori Usaha … Siap-Siap Lapor LKPM Triwulan III Mulai 1 Oktober: Apa Saja yang Perlu Dipersiapkan?

Memulai usaha kini semakin mudah, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menghadirkan berbagai kemudahan dalam proses perizinan usaha. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat peran UMKM … Memulai Usaha Makin Mudah Bagi UMKM Pasca Diterbitkannya PP 28/2025

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025) yang menjadi penyempurnaan dari aturan sebelumnya, yaitu PP 5/2021. Regulasi baru ini hadir untuk memberikan kepastian hukum, penyederhanaan proses, dan peningkatan kualitas layanan perizinan usaha. Namun, bagi pelaku usaha, yang tidak kalah penting dari perizinan adalah kewajiban kepatuhan … Sanksi dan Pengawasan dalam PP 28/2025, Apa yang Harus Diperhatikan Pelaku Usaha?

Pemerintah kembali melakukan terobosan dalam penyederhanaan proses perizinan berusaha melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Salah satu perubahan penting yang diatur dalam regulasi ini adalah kemudahan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)—izin dasar yang sebelumnya memerlukan proses penilaian dokumen teknis yang cukup panjang. Dalam Pasal 27 … Penerbitan KKPR Makin Mudah Tanpa Penilaian Dokumen untuk Kriteria Usaha Tertentu

Pemerintah Indonesia kembali melakukan reformasi regulasi dalam sistem perizinan berusaha melalui pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025). Peraturan ini secara resmi menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan menghadirkan berbagai penyempurnaan, salah satunya terkait proses pengurusan Persetujuan Lingkungan bagi pelaku usaha yang memiliki lebih dari satu … Aturan OSS Terbaru: Pengurusan Dokumen Persetujuan Lingkungan Multi-KBLI Gunakan Sistem Satu Pintu

PT adalah adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan … Perbedaan PT Biasa dan PT PMDN

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus pada penanaman modal, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu jenis penanaman modal yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi domestik adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Apa Itu PMDN? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang telah diubah dengan … PMDN dan Bentuk Badan Usahanya

Dalam proses pendirian Perseroan Terbatas (PT), Akta Pendirian merupakan dokumen yang sangat krusial dan wajib dimiliki. Akta ini tidak hanya menjadi dasar hukum pendirian perusahaan, tetapi juga menjadi syarat utama untuk memperoleh berbagai izin usaha serta dokumen legal lainnya. Keberadaan akta ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana … Apa Saja yang Harus Ada dalam Akta Pendirian PT