Articles

Syarat Memperoleh Surat Tanda Pendaftaran (STP) Distributor

Dalam sektor perdagangan, distributor memiliki peran vital sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Mereka memastikan produk dapat tersebar dan diakses secara merata di berbagai lokasi penjualan. Agar kegiatan distribusi ini berjalan secara legal, pelaku usaha wajib mengantongi Surat Tanda Pendaftaran (STP) sebagai bentuk legalitas usaha distribusi atau keagenan. Apa Itu Surat Tanda Pendaftaran (STP)? Surat Syarat Memperoleh Surat Tanda Pendaftaran (STP) Distributor

Pemilik Tanda Daftar Gudang (TDG) Wajib Lakukan Pelaporan Gudang, Begini Ketentuannya

Tanda Daftar Gudang (TDG) merupakan bukti resmi yang diberikan kepada pemilik gudang sebagai tanda bahwa gudangnya telah terdaftar secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban memiliki TDG ini berlaku khususnya bagi pelaku usaha di sektor industri dan perdagangan berskala besar yang memanfaatkan fasilitas gudang dengan kriteria tertentu. Namun, memiliki TDG bukanlah akhir dari kewajiban Pemilik Tanda Daftar Gudang (TDG) Wajib Lakukan Pelaporan Gudang, Begini Ketentuannya

4 Kewajiban Penyampaian Laporan Perusahaan

Setelah sebuah perusahaan resmi berdiri dan memperoleh izin melalui sistem Online Single Submission (OSS), tanggung jawab tidak berhenti sampai di situ. Sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pembinaan yang dijalankan oleh pemerintah, setiap pelaku usaha diwajibkan untuk menyampaikan sejumlah laporan secara berkala. Kewajiban ini menjadi bagian dari implementasi perizinan berusaha berbasis risiko (risk-based approach) yang 4 Kewajiban Penyampaian Laporan Perusahaan

Mengenal PKKPR Kawasan Hutan

Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Fungsi kawasan ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mendukung konservasi sumber daya alam, dan memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Namun, dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan untuk berbagai kegiatan usaha, pelaku usaha diwajibkan memenuhi ketentuan tertentu. Mengenal PKKPR Kawasan Hutan

Sebab-Sebab Penutupan atau Pembubaran PT

Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) adalah proses pengakhiran status hukum sebuah perusahaan sebagai badan hukum yang sah. Dengan pembubaran ini, seluruh kegiatan usaha PT akan dihentikan secara legal, dan PT tersebut tidak lagi dianggap sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri. Proses ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui tahapan dan dasar hukum yang jelas. Sebab-Sebab Penutupan atau Pembubaran PT

Prosedur Pembubaran Perusahaan di Indonesia

Selama lebih dari tiga dekade, Tupperware telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan rumah tangga di Indonesia. Dikenal dengan produk plastik berkualitas tinggi yang tahan lama dan praktis, Tupperware hadir sebagai solusi penyimpanan makanan yang modern dan efisien. Namun, pada awal tahun ini, perusahaan tersebut mengejutkan publik dengan pengumuman penutupan seluruh operasional bisnisnya di Indonesia. Prosedur Pembubaran Perusahaan di Indonesia

Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merk Oleh PT

Perseroan Terbatas (PT) memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai subjek yang berwenang untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dan memperoleh hak atas merek tersebut. Namun, penting untuk dipahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Pasal 1 ayat (3) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merk Oleh PT

Penyelenggaraan RUPS Pada PT Terbuka

Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kepemilikan dan sifat sahamnya, yaitu PT tertutup dan PT terbuka. PT terbuka, atau yang lebih dikenal dengan Perseroan Terbuka (Tbk.), adalah bentuk perusahaan yang saham-sahamnya ditawarkan kepada publik melalui pasar modal, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia (BEI). Karakteristik ini membuat PT terbuka memiliki mekanisme Penyelenggaraan RUPS Pada PT Terbuka

Peralihan PMA Menjadi PMDN

Dalam dunia bisnis di Indonesia, status kepemilikan perusahaan memiliki implikasi hukum dan administratif yang signifikan. Salah satu perubahan status yang kerap terjadi adalah peralihan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Perubahan ini umumnya terjadi akibat adanya alih kepemilikan saham dari pihak asing ke pihak dalam negeri. Apa Itu Peralihan PMA Peralihan PMA Menjadi PMDN

Prosedur Perubahan Status PMA Menjadi PMDN Melalui OSS

  Dalam dunia usaha di Indonesia, struktur kepemilikan perusahaan memegang peranan penting dalam menentukan status legalitas dan jenis penanaman modal yang dilakukan. Salah satu perubahan penting yang dapat terjadi adalah peralihan status perusahaan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Perubahan ini umumnya terjadi ketika seluruh saham yang sebelumnya dimiliki oleh Prosedur Perubahan Status PMA Menjadi PMDN Melalui OSS

Perbedaan Prosedur Penanaman Modal PMDN dan PMA

Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal yang dilakukan baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam praktiknya, penanaman modal dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Keduanya memiliki prosedur dan ketentuan yang berbeda, terutama dalam hal Perbedaan Prosedur Penanaman Modal PMDN dan PMA

Pendirian PT PMA Makin Mudah dengan Sertifikat Apostille? Ini Penjelasannya

Proses pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) seringkali menghadapi tantangan administratif, terutama dalam hal legalisasi dokumen lintas negara. Namun, sejak diberlakukannya sistem Sertifikat Apostille, hambatan tersebut semakin dapat diatasi dengan lebih cepat dan efisien. Apa Itu Sertifikat Apostille? Sertifikat Apostille merupakan tanda legalisasi yang digunakan untuk mengakui keaslian dan keabsahan dokumen publik di Pendirian PT PMA Makin Mudah dengan Sertifikat Apostille? Ini Penjelasannya

Legalitas Apa Saja Yang Wajib Diurus Untuk Pembukaan Cabang Perusahaan? Ini Penjelasannya

Salah satu indikator bahwa sebuah bisnis mengalami pertumbuhan yang signifikan adalah dibukanya kantor cabang di wilayah atau lokasi tertentu. Langkah ini umumnya dikenal sebagai ekspansi melalui penambahan cabang perusahaan, yang mencerminkan upaya memperluas jangkauan operasional dan memperkuat kehadiran bisnis di berbagai daerah. Persiapan Pembukaan Kantor Cabang Nantinya, segala kegiatan usaha kantor cabang akan menginduk dan Legalitas Apa Saja Yang Wajib Diurus Untuk Pembukaan Cabang Perusahaan? Ini Penjelasannya

Merk Terkenal vs First to File Dalam Sistem Perlindungan Merk di Indonesia

Beberapa waktu lalu, ramai diberitakan di tentang adanya sengketa hukum antara perusahaan otomotif asal Jerman, BMW, dengan produsen kendaraan asal Tiongkok, BYC. Perselisihan ini dipicu oleh penggunaan nama “M6” oleh BYC pada salah satu model kendaraannya, yang dianggap menyerupai merek milik BMW. BMW sendiri telah lama dikenal sebagai salah satu merek otomotif ternama, tidak hanya Merk Terkenal vs First to File Dalam Sistem Perlindungan Merk di Indonesia

Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif pada CV

 CV (Commanditaire Vennootschap) atau Persekutuan Komanditer adalah salah satu bentuk badan usaha yang banyak digunakan di Indonesia, terutama oleh para pelaku UMKM dan pengusaha pemula. Meskipun tidak memiliki status sebagai badan hukum, namun banyak CV yang mampu berdiri kokoh dan bertahan dalam jangka waktu lama. Kekuatan ini tentu tidak lepas dari organ CV-nya. Dalam sebuah Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif pada CV

Akta Pendirian Perusahaan : Fungsi dan Prosedur Pembuatannya

Akta Pendirian Perusahaan adalah dokumen resmi yang menunjukkan pendirian suatu perusahaan, baik yang berbentuk badan usaha berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) maupun bukan badan hukum seperti firma atau persekutuan komanditer (CV). Dokumen ini disusun berdasarkan kesepakatan para pendiri dan dibuat di hadapan notaris sebagai bukti sah berdirinya sebuah entitas usaha. Dalam akta pendirian perusahaan, Akta Pendirian Perusahaan : Fungsi dan Prosedur Pembuatannya

Ketentuan Registrasi K3L

Dalam dunia perdagangan modern, kualitas dan keamanan produk menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menentukan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, registrasi K3L (Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan Hidup) memegang peranan penting sebagai upaya memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apa Itu Registrasi K3L? Registrasi K3L merupakan Ketentuan Registrasi K3L

Mau Daftarin Merek Skincare? Wajib Tahu Kelas Merek yang Tepat!

Bisnis skincare di Indonesia sedang naik daun dan berkembang sangat pesat. Semakin banyak brand lokal bermunculan, menawarkan berbagai produk inovatif untuk menjawab kebutuhan konsumen akan perawatan kulit. Di tengah persaingan yang ketat ini, penting banget bagi pelaku usaha untuk menciptakan merek yang unik, mudah dikenali, dan tentunya melekat di hati konsumen. Tapi, punya merek saja Mau Daftarin Merek Skincare? Wajib Tahu Kelas Merek yang Tepat!

Perizinan Berusaha untuk Jasa Ekspedisi Kargo

Perubahan pola konsumsi masyarakat dari belanja offline ke online telah membawa dampak besar bagi berbagai sektor bisnis, salah satunya adalah jasa ekspedisi. Layanan pengiriman tidak hanya menjadi bagian penting dalam ekosistem e-commerce tetapi juga semakin dibutuhkan oleh masyarakat untuk pengiriman barang pribadi maupun logistik bisnis. Jika Anda tertarik untuk memulai bisnis jasa ekspedisi, terutama yang Perizinan Berusaha untuk Jasa Ekspedisi Kargo

Perizinan Berusaha Untuk Maskapai Penerbangan di Indonesia

Industri penerbangan di Indonesia semakin berkembang dengan hadirnya maskapai penerbangan baru yaitu Indonesia Airlines. Namun, sebelum dapat beroperasi, maskapai ini harus memenuhi berbagai persyaratan perizinan dari pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan. Sebelum mengudara, sebuah maskapai penerbangan wajib memiliki izin pendirian, yang mencakup legalitas badan usaha serta izin usaha di sektor penerbangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan Perizinan Berusaha Untuk Maskapai Penerbangan di Indonesia

Batasan Wewenang Direksi Asing Pada PT PMA

Dalam dunia bisnis, investasi asing memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu bentuk investasi ini adalah Penanaman Modal Asing (PMA), yaitu kegiatan menanam modal untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing. Investasi ini dapat dilakukan dengan modal asing sepenuhnya atau melalui kemitraan dengan penanam modal dalam negeri. PT PMA Batasan Wewenang Direksi Asing Pada PT PMA

Bisakah WNA Mendirikan Koperasi? Simak Penjelasan Berikut

  Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia sebagai salah satu pilar utama ekonomi kerakyatan. Sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Bisakah WNA Mendirikan Koperasi? Simak Penjelasan Berikut

Penambahan Modal PT

Penambahan modal dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan langkah strategis yang sering dilakukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha. Modal tambahan ini dapat digunakan untuk ekspansi bisnis, investasi dalam aset, atau meningkatkan likuiditas perusahaan. Namun, proses penambahan modal PT harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Jenis-Jenis Modal dalam PT Sebelum membahas prosedur Penambahan Modal PT

Prosedur dan Tahapan Pelaporan Beneficial Owner (BO)

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan diatur dengan ketat, transparansi menjadi elemen kunci untuk memastikan kepercayaan dan integritas. Para pemangku kepentingan, termasuk investor, mitra bisnis, dan pemerintah, mengandalkan keterbukaan informasi untuk menilai kredibilitas suatu perusahaan. Tanpa transparansi yang memadai, risiko penyalahgunaan kekuasaan dan praktik ilegal akan semakin tinggi, yang pada akhirnya dapat merusak ekosistem Prosedur dan Tahapan Pelaporan Beneficial Owner (BO)

Kewajiban Perusahaan Melakukan Pelaporan Beneficial Ownership (BO)

Beneficial Ownership (BO) atau pemilik manfaaat mengacu pada individu yang memiliki atau mengendalikan suatu perusahaan, meskipun kepemilikan atau kendali tersebut tidak selalu tercatat secara resmi. BO biasanya merupakan pihak yang menikmati manfaat ekonomi dari suatu entitas tanpa harus menjadi pemilik resmi dalam dokumen hukum. Identifikasi BO menjadi penting untuk meningkatkan transparansi bisnis dan mencegah praktik Kewajiban Perusahaan Melakukan Pelaporan Beneficial Ownership (BO)

Subscribe to our newsletter

Stay up to date on our initiatives, events, and progress.