Articles

Apa Saja yang Perlu Diketahui Tentang Perjanjian Waralaba? Simak Penjelasan Berikut!

Model bisnis waralaba menjadi pilihan yang menarik bagi banyak pengusaha, baik bagi mereka yang ingin mengembangkan bisnisnya maupun yang ingin memulai usaha dengan risiko lebih rendah. Dengan sistem waralaba, seorang franchisee (penerima waralaba) dapat menjalankan bisnis dengan memanfaatkan merek, produk, dan sistem operasional yang telah terbukti sukses dari franchisor (pemberi waralaba). Dibandingkan dengan membangun bisnis Apa Saja yang Perlu Diketahui Tentang Perjanjian Waralaba? Simak Penjelasan Berikut!

Wajib Tahu, Ini Hal Penting dalam Perjanjian Distributor

Dalam dunia bisnis, distributor memegang peranan penting sebagai penghubung antara produsen (prinsipal) dan pasar. Agar hubungan bisnis berjalan lancar dan adil bagi semua pihak, sangat penting untuk membuat perjanjian distributor sebagai dasar hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Distributor bertugas menyalurkan barang dari prinsipal kepada konsumen atau pihak lain. Oleh karena Wajib Tahu, Ini Hal Penting dalam Perjanjian Distributor

Koperasi Kini Bisa Jadi Lembaga Jasa Keuangan, Simak Apa Saja Ketentuannya

Koperasi selama ini dikenal sebagai badan hukum yang berlandaskan prinsip kebersamaan dan gotong royong, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Melalui semangat koperasi, kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya anggota dapat terpenuhi secara kolektif, berdasarkan nilai-nilai demokrasi ekonomi. Kini, dengan perkembangan regulasi di sektor keuangan, koperasi mendapatkan peluang baru untuk bertransformasi menjadi Lembaga Jasa Keuangan Koperasi Kini Bisa Jadi Lembaga Jasa Keuangan, Simak Apa Saja Ketentuannya

Masa Pelaporan LKPM Q1 2025 Dibuka Lebih Awal, Ini Prosedurnya

Berdasarkan surat edaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengeluarkan terkait pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan I Tahun 2025, bahwa pelaku usaha dapat menyampaikan LKPM Q1 2025 lebih awal, mulai 17 Maret 2025, dengan periode pelaporan yang lebih panjangpanjang hingga 17 April 2025. Biasanya, pelaporan LKPM Triwulan I dilakukan pada 1–10 April setiap tahun, namun Masa Pelaporan LKPM Q1 2025 Dibuka Lebih Awal, Ini Prosedurnya

Kategori Usaha yang Wajib Miliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)

Dalam dunia usaha, menjamin keamanan dan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat menjadi tanggung jawab penting, khususnya bagi pelaku usaha di bidang makanan dan minuman. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hadir sebagai standar legal untuk memastikan bahwa produk pangan yang disajikan kepada konsumen aman, higienis, dan sesuai dengan ketentuan kesehatan. Tidak hanya untuk kepatuhan terhadap hukum, Kategori Usaha yang Wajib Miliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)

Pentingnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dalam Bisnis F&B

Dalam menjalankan bisnis di bidang makanan dan minuman (Food and Beverage/F&B), menjaga standar kesehatan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang mutlak. Produk makanan dan minuman yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat haruslah terjamin kebersihan, keamanan, dan kualitasnya, sehingga tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Salah satu upaya penting yang harus dilakukan oleh pelaku usaha di bidang Pentingnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dalam Bisnis F&B

Jangan Sampai Disegel, Pastikan Tempat Usaha Sudah Miliki PBG

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa suatu bangunan telah memenuhi standar teknis dan ketentuan yang berlaku. PBG menjadi dokumen wajib yang harus dimiliki sebelum sebuah bangunan dapat digunakan atau dioperasikan secara legal. PBG merupakan izin yang menggantikan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tanpa PBG, bangunan yang Jangan Sampai Disegel, Pastikan Tempat Usaha Sudah Miliki PBG

Ketentuan Perizinan Bagi Lembaga Kursus Bahasa Asing

Di era globalisasi saat ini, kemampuan berbahasa asing menjadi keunggulan tersendiri bagi individu dalam berbagai bidang, baik akademik, profesional, maupun bisnis. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk mempelajari bahasa asing, lembaga kursus bahasa asing semakin berkembang dan banyak didirikan. Namun, untuk menjalankan usahanya secara legal dan terpercaya, lembaga kursus bahasa asing harus memenuhi ketentuan perizinan Ketentuan Perizinan Bagi Lembaga Kursus Bahasa Asing

Klasifikasi Saham Perseroan Terbatas (PT)

    Perseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terdiri atas saham. Pemegang saham dalam PT memiliki tanggung jawab yang terbatas sebesar nilai saham yang dimilikinya, sehingga aset pribadi mereka tidak digunakan untuk menutupi kewajiban perusahaan. Saham PT adalah bukti kepemilikan seseorang Klasifikasi Saham Perseroan Terbatas (PT)

Ini Yang Harus Dilakukan Saat Terjadi Peluasan Usaha Pada Kegiatan Usaha Industri

Industri merupakan salah satu sektor utama dalam dunia bisnis yang berperan dalam mengolah bahan baku menjadi produk bernilai tambah. Kegiatan usaha industri memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Industri tidak hanya berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan berbagai manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar seperti Ini Yang Harus Dilakukan Saat Terjadi Peluasan Usaha Pada Kegiatan Usaha Industri

Mengenal Izin Usaha Industri (IUI)

Dalam dunia bisnis, industri memiliki peran penting dalam mengolah bahan baku menjadi produk bernilai tambah serta menyediakan jasa industri yang menunjang berbagai sektor ekonomi. Agar dapat menjalankan aktivitasnya secara legal, setiap pelaku usaha industri diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Industri (IUI). IUI merupakan izin resmi yang diperlukan bagi para pelaku usaha industri untuk memastikan bahwa Mengenal Izin Usaha Industri (IUI)

Perbedaan KKKPR dan PKKPR Dalam Pengurusan Perizinan Berusaha

Sebelum memulai usaha, pemilihan lokasi menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dengan cermat. Lokasi yang strategis tidak hanya mendukung kelancaran operasional bisnis tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kesalahan dalam menentukan lokasi dapat menghambat proses perizinan serta aspek legalitas usaha. Beberapa sektor industri memiliki aturan khusus terkait lokasi usaha yang wajib dipatuhi. Selain Perbedaan KKKPR dan PKKPR Dalam Pengurusan Perizinan Berusaha

Prosedur Pengalihan Saham PT

Pengalihan saham atau pengalihan hak atas saham adalah proses perpindahan hak kepemilikan saham dari satu pihak ke pihak lain. Terdapat beberapa cara pengalihan saham seperti jual beli saham, restrukturisasi perusahaan dan pewarisan saham. Pada umumnya, pengalihan hak atas saham dilakukan sesuai dengan anggaran dasar PT, namun berdasarkan Pasal 57 UU PT mengatur beberapa ketentuan tambahan Prosedur Pengalihan Saham PT

Macam-Macam Pengalihan Saham PT

Pengalihan saham merupakan proses di mana kepemilikan saham beserta hak-haknya berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah mengalami perubahan melalui UU Cipta Kerja (UU PT), konsep ini disebut sebagai pemindahan hak atas saham. Akibat dari pemindahan ini adalah bergantinya pemilik hak atas saham dari Macam-Macam Pengalihan Saham PT

Ini Perbedaan RUPS PT Terbuka dan PT Tertutup

Dalam dunia bisnis di Indonesia, terdapat dua jenis Perseroan Terbatas (PT), yaitu PT Terbuka dan PT Tertutup. PT Terbuka adalah perseroan publik yang sahamnya terdaftar di bursa efek dan dapat diperjualbelikan secara bebas. Sementara itu, PT Tertutup adalah perseroan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek dan umumnya dimiliki oleh sekelompok kecil pemegang saham. Salah Ini Perbedaan RUPS PT Terbuka dan PT Tertutup

Modal Pendirian Yayasan Oleh Orang Asing

Yayasan adalah badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Berbeda dengan badan usaha lainnya, yayasan tidak memiliki anggota, melainkan dikelola oleh pembina, pengurus, dan pengawas yang bertanggung jawab atas operasionalnya. Selain WNI, yayasan juga dapat didirikan oleh orang asing (WNA). Pendirian yayasan oleh orang asing Indonesia dilakukan Modal Pendirian Yayasan Oleh Orang Asing

Kriteria Usaha yang Wajib Miliki AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian tentang dampak penting suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Kajian ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan usaha serta menjadi bagian dari perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat maupun daerah. AMDAL bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang memiliki potensi dampak besar terhadap lingkungan Kriteria Usaha yang Wajib Miliki AMDAL

Kewajiban PT Perorangan Setelah Berdiri

PT Perorangan adalah badan usaha berbadan hukum yang didirikan oleh satu orang yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Meski berbeda dari PT biasa yang umumnya memiliki lebih dari satu pendiri, PT Perorangan tetap memiliki sejumlah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi setelah resmi berdiri. Kewajiban PT Perorangan Setelah memperoleh status badan hukum, PT Kewajiban PT Perorangan Setelah Berdiri

Syarat dan Prosedur Mengurus Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa suatu badan usaha telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. SBU diberikan kepada penyedia jasa konstruksi sebagai standar perizinan berusaha dan legalitas badan usaha jasa konstruksi (BUJK). Dengan memiliki SBU, perusahaan dapat mengikuti tender proyek konstruksi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Syarat Syarat dan Prosedur Mengurus Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Bukan Lagi SIUJK, Ini Perizinan yang Harus Dimiliki Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)

Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) di Indonesia wajib memenuhi beberapa perizinan agar dapat beroperasi secara legal. Sebelumnya, BUJK diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Namun, setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sistem perizinan mengalami perubahan signifikan. SIUJK tidak lagi digunakan dan kini perizinan berusaha dilakukan Bukan Lagi SIUJK, Ini Perizinan yang Harus Dimiliki Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)

Kegiatan Usaha Sektor Pariwisata yang Wajib Memiliki AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan. Kajian ini digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat maupun daerah. Kriteria Usaha yang Wajib Memiliki AMDAL Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, Kegiatan Usaha Sektor Pariwisata yang Wajib Memiliki AMDAL

Cara Memperoleh Dokumen Persetujuan Impor

Dalam dunia perdagangan internasional, impor merupakan salah satu aktivitas utama yang mendukung kebutuhan industri dan konsumsi dalam negeri. Namun, agar proses impor dapat berjalan lancar dan legal, importir harus memperoleh Persetujuan Impor dari pemerintah. Dokumen ini menjadi syarat utama dalam pengiriman barang ke Indonesia, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pentingnya Persetujuan Impor Persetujuan Impor adalah Cara Memperoleh Dokumen Persetujuan Impor

Apakah Perusahaan Cabang Perlu Miliki NPWP Sendiri?

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas atau tanda pengenal bagi Wajib Pajak di Indonesia yang digunakan dalam administrasi perpajakan. Sebelumnya, perusahaan yang memiliki lebih dari satu tempat usaha diwajibkan memiliki NPWP Pusat untuk kantor utama dan NPWP Cabang untuk setiap kantor cabang. Namun, dengan adanya perubahan kebijakan perpajakan, aturan ini mengalami perubahan yang signifikan. Apakah Perusahaan Cabang Perlu Miliki NPWP Sendiri?

Syarat dan Prosedur Registrasi K3L Barang

Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) merupakan aspek penting dalam peredaran barang di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (PP 29/2021), produsen atau importir diwajibkan untuk mendaftarkan barang yang berisiko terhadap K3L sebelum barang tersebut beredar di pasar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang dipasarkan telah memenuhi Syarat dan Prosedur Registrasi K3L Barang

Pentingnya Registrasi K3L untuk Barang yang Harus Diketahui Pelaku Usaha

Untuk memastikan keamanan produk yang beredar di pasar, barang yang diproduksi harus dilakukan pendaftaran terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L). Registrasi K3L adalah proses pendaftaran produk yang memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L). Registrasi ini dilakukan untuk memastikan produk yang beredar di pasar aman dan ramah lingkungan. Registrasi K3L untuk barang merupakan Pentingnya Registrasi K3L untuk Barang yang Harus Diketahui Pelaku Usaha

Subscribe to our newsletter

Stay up to date on our initiatives, events, and progress.